Somasi Demokrat: Budhius Piliang Kena, Faizal Assegaf Luput
Kita dipahamkan oleh "kasunyatan" atau realitas bahwa isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meledak sejak 2025 telah menyeret nama-nama besar seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri ke dalam pusaran tuduhan. Ketiganya adalah mantan Presiden RI.
Puncaknya, Partai Demokrat melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) melayangkan surat somasi kepada Sudiro Wi Budhius M. Piliang, pemilik akun TikTok SWBP, pada akhir Desember 2025.
Opini yang saya tulis ini berdasarkan fakta media sosial, ketika media massa "meneng bae" terhadap persoalan yang dianggap "ecek-ecek" tetapi sejatinya itulah yang menjadi pusat perhatian publik. Sebelum lanjut membaca, katakanlah ni semacam "disclaimer" bahwa tulisan ini tidak mendelegitimasi siapapun atau persona-persona yang tersebut dalam tulisan ringan ini.
Lanjut....
Tuduhan Budhius yang menyebut SBY sebagai "dalang" di balik isu ini dianggap fitnah tanpa dasar, dan somasi ini menuntut penghapusan konten serta permintaan maaf dalam waktu singkat. Kalau tidak salah dalam waktu 3x24 jam, lebih lama dari kewajiban tamu melapor ke Ketua RT yang hanya 1x24 jam.
Langkah somasi ini menunjukkan keseriusan Demokrat untuk membersihkan nama SBY, yang merasa "terganggu" dan bahkan mempertimbangkan jalur hukum lebih lanjut jika somasi diabaikan. Suatu langkah edukasi yang baik.
Namun, pertanyaan mendasar muncul; mengapa somasi hanya ditujukan ke Budhius, sementara Faizal Assegaf yang pernyataannya jauh lebih garang, eksplisit dan viral dibiarkan begitu saja? Apakah ini strategi cerdas Demokrat atau justru indikasi kekuatiran, sebutlah "ketakutan" politik?
Selektivitas yang Dipertanyakan
Budhius Piliang memang menuduh SBY "tidak bisa bermain bersih" dan menggunakan isu ijazah sebagai strategi politik, melalui unggahan video di TikTok yang menyebar ke platform lain. Namun, tuduhan ini bukan yang paling keras atau viral.
Faizal Assegaf, pengamat politik yang sering kontroversial, telah berulang kali menyeret SBY dan Megawati ke dalam isu ini sejak November 2025. Dalam acara televisi dan wawancara YouTube, Faizal menyebut keduanya sebagai "aktor besar" di balik kegaduhan ijazah palsu Jokowi, dengan Megawati sebagai "pengguna" dokumen untuk kontestasi politik dan SBY sebagai bagian dari "pusaran" tersebut.
Pernyataan Faizal ini menyebar luas di media sosial, termasuk Instagram dan TikTok, dengan jutaan views dan repost, jauh melebihi unggahan Budhius yang lebih "niche" dan bahkan terlalu lunak untuk ukuran sebuah siniar (podcast). Bahkan, di X (sebelumnya Twitter), diskusi tentang tuduhan Faizal terhadap SBY sering dikaitkan langsung dengan isu ini, dengan akun tertentu yang menyarankan Faizal juga disomasi agar Budhius bisa "ngeles" bahwa sumbernya dari sana. Maksudnya dari Faizal juga.
Selektivitas ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Demokrat memilih Budhius, yang relatif kurang berpengaruh, sebagai target pertama?
Satu kemungkinan adalah strategi hukum di mana Budhius dianggap lebih mudah ditangani karena unggahannya berbasis asumsi pribadi tanpa bukti kuat, sementara Faizal sering mengklaim berdasarkan "arsip" dan konteks politik yang lebih kompleks. Sangat mengerikan jika sampai buka-bukaan di ruang pengadilan, bukan?
Namun, ini bisa juga menandakan soal kekuatiran, bahkan ketakutan. Faizal dikenal sebagai kritikus tajam dengan jaringan luas, dan menyeretnya ke pengadilan berisiko membuka kotak Pandora, apalagi jika Faizal punya bukti atau kontra-tuduhan yang bisa memperburuk citra SBY. Kemungkinan inilah yang dihindari Demokrat.
Latar belakang politik juga berperan. SBY dan Demokrat bisa jadi menghindari konfrontasi langsung dengan Faizal karena ia sering dikaitkan dengan kelompok oposisi Jokowi, dan isu ini bisa memicu "backlash" dari pendukung Megawati (PDIP) yang juga dituduh.
Apakah Demokrat menghindari Faizal? Bisa jadi, karena memilih target kecil seperti Budhius terlihat seperti "memukul tikus, tetapi takut mencolek singa", sebuah taktik yang justru melemahkan kredibilitas klaim bahwa SBY "tidak terlibat sama sekali".
Bukan Sekadar Membersihkan Nama
Latar belakang somasi ini tak lepas dari dinamika politik pasca-Jokowi. Isu ijazah palsu muncul sejak 2025, diduga sebagai serangan balik terhadap Jokowi yang dianggap "mengkhianati" sekutu lama seperti Megawati. SBY, sebagai mantan presiden, sering dikaitkan karena riwayat rivalitasnya dengan Jokowi dan Megawati.
Demokrat mungkin melihat somasi ini sebagai cara untuk menunjukkan "keseriusan" dan membersihkan nama partai menjelang pemilu mendatang, terutama setelah SBY secara pribadi menyatakan ketergangguannya dalam pertemuan internal. Namun, fakta bahwa Faizal tetap aman menimbulkan spekulasi, apakah ada kesepakatan diam-diam, atau Demokrat khawatir Faizal bisa membongkar rahasia lama?
Ingat, Faizal pernah menyerukan agar Megawati "diseret ke penjara" jika ijazah terbukti palsu, yang menyiratkan ia punya narasi kuat dan keberanian pol. Ini bukan sekadar hukum, tetapi permainan politik di mana SBY tampak hati-hati agar tak membuka front baru.
Somasi vs Laporan Polisi
Apakah langkah Demokrat sudah tepat? Secara hukum, ya karena somasi adalah langkah awal yang sah untuk menghentikan fitnah sebelum ke pengadilan, sesuai UU ITE tentang pencemaran nama baik. Ini menunjukkan SBY "tidak bersalah" dan tidak mau dikaitkan, serta bisa jadi contoh bagi publik untuk tidak sembarang menuduh.
Namun, langkah ini terasa setengah hati karena selektif, berpotensi dianggap "pilih kasih" dan malah memperkuat tuduhan bahwa SBY punya sesuatu untuk disembunyikan.
Jokowi, misalnya, saat isu ijazah meledak pada April 2025, langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya, menyatakan tuduhan "tidak benar" dan siap membuktikannya di pengadilan. Ia tidak menggunakan somasi, tetapi langsung jalur pidana, yang lebih agresif dan efektif dalam membungkam hoaks. Bahkan, Bareskrim kemudian Polri turun tangan memverifikasi dokumen.
Jokowi juga blak-blakan mengatakan bahwa pengadilan adalah "forum terbaik" untuk menunjukkan bukti, menghindari spekulasi. Sementara SBY memulainya dengan somasi, yang tentu saja bisa diabaikan oleh pihak yang disomasi, yang justru memancing pensomasi menempuh jalur hukum.
Jokowi memilih serangan langsung dan menempuh jalan terjal. Hasilnya, isu terhadap Jokowi meredup lebih cepat, sementara bagi SBY, somasi ini justru bisa memicu diskusi baru tentang pertanyaan besar mengapa Faizal lolos dan tak tersentuh.
Saya pribadi menyebut somasi Demokrat ke Budhius adalah langkah defensif yang tajam, tetapi harus saya katakan "pincang". Mengapa? Sebab somasi memang mampu membersihkan nama SBY secara parsial, tetapi mengundang pertanyaan lebih besar tentang "kengerian" menghadapi Faizal.
Dibanding Jokowi yang proaktif, SBY terlihat lebih konservatif. Mungkin lebih bijak, tetapi berisiko membuatnya tampak lunak di mata publik. Jika ingin benar-benar "bersih", Demokrat harusnya mensomasi Faizal juga. Jika tidak, ini hanyalah teater politik yang memperpanjang drama ijazah palsu.
Tetapi apapun, somasi sering dianggap sebagai langkah terbaik sebelum masuk ke ranah pidana, semacam edukasi politik yang tepat agar orang tidak asal menuduh. Semua ada konsekuensinya jika tuduhan itu tidak berdasar.
Tetapi, mungkin Jokowi menganggap isu ijazah palsu yang menghantam dirinya sebagai fitnah (bukan sekadar tuduhan), maka jalur pidanalah yang ditempuhnya. Sementara SBY menganggap Budhius sebagai asumsi, sehingga jalan yang dipilihnya somasi.
Beda SBY, beda Jokowi. Kita hormati saja langkah permainan mereka berdua yang berbeda di atas papan catur politik Indonesia.
Hey penonton... kalian jangan ikut-ikutan, ya, nikmati saja!
Komentar
Posting Komentar