Tiada hari tanpa QRIS

 Yang suka belanja di pasar, pedagang kaki lima, UMKM, atau di restoran atau pembayaran transaksi lain pasti akrab dengan QRIS(Quick Response Code Indonesian Standard) . Iya QRIS makin populer sebagai alat transaksi non tunai. Tiada hari tanpa QRIS. Malah sekarang QRIS merambah hingga Singapura, Malaysia, Thailand dan Jepang.

Keberhasilan QRIS sering dipuji sebagai lompatan digital Indonesia. Namun jika dilihat lebih dalam, QRIS bukan sekadar alat pembayaran praktis untuk beli kopi atau bayar parkir. Bisa jadi ia seperti alat intervensi negara ke dalam industri yang selama puluhan tahun didominasi oleh dua pemain global: Visa dan Mastercard. Keduanya menguasai jaringan pembayaran internasional dan mendapatkan pendapatan besar dari biaya transaksi (interchange fee) yang dibebankan pada merchant.

Karena itu, ketika QRIS diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, resistensinya tidak kecil. Kabarnya US sempat marah atas sistem transaksi nontunai khas Indonesia ini. 

 Sebab QRIS memotong rantai ekonomi yang selama ini sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan global tersebut. Dengan QRIS, transaksi digital bisa dilakukan tanpa kartu, tanpa mesin EDC, dan tanpa bergantung pada jaringan pemrosesan mereka. Hasilnya sangat jelas: biaya lebih murah, akses lebih luas, dan barrier to entry hampir nol bagi pelaku UMKM.

Dari sudut pandang ekonomi politik, QRIS adalah langkah negara untuk merebut kedaulatan sistem pembayaran nasional, sebuah langkah yang sangat strategis.

Di jaman digital, kedaulatan negara tidak hanya menyangkut wilayah fisik. Tapi juga mencakup kedaulatan pembayaran, kedaulatan data, dan kedaulatan infrastruktur teknologi. Sistem pembayaran adalah tulang punggung perekonomian modern. Negara yang tidak menguasai infrastrukturnya akan selalu bergantung pada perusahaan global yang menjalankannya.

QRIS menjadi kontra-narasi terhadap dominasi panjang jaringan kartu kredit internasional. Dengan struktur biaya yang minimal dan akses terluas, Indonesia membangun sistem pembayaran massal yang relevan bukan hanya untuk kelas menengah, tetapi juga bagi pedagang mikro, warung, pasar tradisional, hingga jasa informal.

Inilah yang membuat QRIS berbeda dari inovasi digital lain, QRIS bukan elit-sentris, bukan bergantung teknologi mahal, bukan hanya untuk transaksi besar.

Bisa dibilang QRIS adalah teknologi demokratis, yang justru memperkuat basis ekonomi rakyat kecil. Di sinilah letak kepentingan strategisnya: ketika perdagangan mikro menjadi digital, negara memiliki pijakan kuat untuk mendorong efisiensi ekonomi, inklusi finansial, dan integrasi pasar domestik.

Ekspansi QRIS ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang bukan hanya soal memudahkan turis Indonesia di luar negeri. Ini adalah langkah awal menuju regional payment standard. Jika berjalan konsisten, QRIS berpotensi menjadi: standar pembayaran Asia Tenggara, alternatif bagi jaringan kartu kredit global,

bagian dari agenda konektivitas ekonomi ASEAN.

Lebih jauh, ekspansi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki soft power dalam ekonomi digital regional. 

Selama ini sistem pembayaran global didominasi AS (Visa–Mastercard).

China mencoba memperluas Alipay–WeChat Pay. Eropa membangun EPI (European Payments Initiative).

Budi Atmo Pawiro 

*rpst HariMerdeka Drecpecs nGondes ✊️🇮🇩