It's Not About The Cash, but It's About Look who's Talking Now
Apa yang dilakukan Purbaya juga sudah lama dipraktikkan masa Jokowi terkhusus tentang penyerapan anggaran. Baik itu APBD maupun APBN. Buatku, bukan barang baru, ancaman-ancaman dipotong, dialihkan, dijewer di depan umum, sudah macam budaya serapan anggaran kena tegur mulai pertengahan tahun.
Dulu, menterinya cewek, presidennya yang cerewetin. Sekarang, menterinya cowok, ceplas ceplos macam gak pake rem. Dikit lagi silap tu gigi tiganya.
Dulu diperingatin lewat rapat kabinet, sekarang lewat mikrofon koboi. Bedanya, volume aja yang naik.
Yang kupahami, sebagai bendahara negara, menkeu haruslah orang pelit. Dan cerewet. Gue kluarin uang, tu uang musti jelas jadi barangnya. Apa pun bentuk barangnya. Presiden melalui Menkeu memberikan hak kepada pemda mengelola dana transfer misalnya. Kalau dana udah turun di Desember tahun sebelumnya, tapi sampai Oktober tahun berjalan belum ada eksekusi hingga serapan dinilai rendah dan hanya bertumpuk di rekening bank daerah (dengan bunga tentunya), wajar bakal ditarik atau dipotong. Harusnya pemda gercep menghabiskan jatah dana transfer. Kerja. Biar uang berputar di bawah, bukan ditungguin berbunga di bank daerah. Kalau kurang uang, minta ke bendahara negara. Pemda kayak pura-pura lupa hal ini, padahal dari awal tahun sudah dikasih lampu hijau oleh pusat.
Pola yang sama pun terjadi di level kementerian/lembaga.
Rencana kerja sibuk bikin anggaran gede-gede. Ujungnya uang negara parkir di BI. Padahal, kalau K/L ngegas realisasi program, terus tau-tau masih butuh suntikan uang lagi akibat efisiensi anggaran awal tahun kemarin, ya sabodo, minta aja.
"Pak Pur, ini sudah diserap 100%, rupanya over bajet gegara harga-harga naik. Gimana nombokinnya?", gitu.. Biar dia yang mikir ngambil duit dari mana. Pokoknya diserap. Pokoknya kerja. Pokoknya gak nipu realisasi anggaran.
Ini semua pada males ngabisin anggaran. Gak pusat gak daerah, sama aja malasnya. Uang di parkir di bank. Gitu diancam dipotong, baru pada ngamukngamuk. Ada pula yang nekan rakyat daerahnya sendiri. Malah ada yang nyuruh rakyatnya iuran seribu seharian. Kada minus inovasi.
Poin yang ingin saya sampaikan.
Pola ini sudah berjalan sejak pemerintahan kapan juga.
Cuma beda corong miknya saja.
Negaranya ganti gaya, tapi pola pikir bendaharanya tetap satu: uang dianggap selamat kalau belum dipakai.
Masalahnya bukan di siapa yang cerewetin, tapi di siapa yang berani nyerap dengan tanggung jawab.

Komentar
Posting Komentar