Global Advisory Board Bloomberg New Economy

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, baru saja diumumkan sebagai anggota Global Advisory Board Bloomberg New Economy. Judulnya terdengar megah: advisor global. Di atas kertas, ini langkah yang menarik dan penuh arti , terutama dalam konteks politik global, diplomasi ekonomi, dan citra Indonesia di panggung dunia. Nama Jokowi kini resmi masuk ke dalam daftar tokoh internasional yang seolah ikut menentukan arah percakapan global.

Namun, mari kita taruh narasi ini di atas meja secara jernih. Apakah peran ini setara dengan kursi di World Economic Forum di Davos? Jelas tidak. Davos punya sejarah panjang, jejaring dalam, dan reputasi sebagai ruang lahirnya konsensus global, dari isu iklim, investasi, hingga aliansi bisnis lintas benua. Sementara Bloomberg New Economy lebih menyerupai forum versi ringan: sebuah lingkaran diskusi dengan tajuk besar, tapi tanpa kewajiban hasilnya diwujudkan.

Meski begitu, kita tidak bisa mengabaikan simbolisme di balik penunjukan ini. Reputasi Jokowi memang sudah mendunia. Ia dikenal sebagai presiden yang mampu menjaga stabilitas politik, membangun infrastruktur besar-besaran. Dan ini yang lebih fenomenal yaitu meningkatkan utang Indonesia hingga 3,5 kali lipat dalam satu dekade. Prestasi yang, suka atau tidak, membuat pasar global terkesan. Tidak banyak pemimpin di kawasan ASIA yang mampu menggabungkan dua hal sekaligus: menambah beban fiskal negara secara masif, namun tetap menjaga rating investment grade dan dukungan rakyat di dalam negeri.

Dalam kacamata pasar, kemampuan seperti ini bukan kelemahan, melainkan aset. Bloomberg tentu melihat Jokowi sebagai figur yang bisa memberi insight tentang bagaimana merekayasa ruang fiskal: bagaimana menambah utang tanpa membuat investor panik, bagaimana menjaga legitimasi politik sambil menumpuk beban obligasi, dan bagaimana tetap dicintai rakyat walau angka defisit membengkak.

Maka, penunjukan ini bukan sekadar soal diplomasi, tapi juga soal branding. Jokowi diposisikan sebagai contoh dari “political engineering meets financial management” versi dunia berkembang. Sebuah narasi yang bisa dijual ke ruang-ruang diskusi global: bahwa ada cara menjaga stabilitas sekaligus menumbuhkan utang, dan itu bisa tetap dikemas sebagai kisah sukses.

Jokowi adalah influencer pembangunan yang menggerakkan Indonesia menjadi puluhan langkah kedepan dengan berbagai risiko. Termasuk risiko tidak dapat menteri2 yg kompeten & banyak sekali musuhnya. Say melihat Jokowi menggerakkan dg tangan rakyat, bukan dengan tangan ekonom atau teknokrat. 

Dia bikin infrastruktur sangat cepat, yang pasti dicela oleh para teknokrat & apesnya para menterinya sering salah manajemen, tapi dapat dibagi secara MERATA, tidak hanya sebagian daerah saja. Bersama dgn itu dia tetap bisa menebar bansos & kartu sakti, ngemong cucu, bagi2 sepeda, blusukan, bagi2 kaos, ngurus anak2nya. Dia ngurusin semua, dari arah pembangunan, ngatur fiskal sampai menjaga rakyat & keluarga nya bisa dilakukan secara MULUS. 

Belum lagi ngurusin para pengemplang & penjahat pembangunan seperti Rizal Chalid, Setnov & gerombolan lainnya yg pasti permintaannya aneh2. Dia cuma punya 1 tujuan, saya harus jadi Presiden yang bukan cuma ngomong doang, dan itu BERHASIL.

Menganlisis Utang selalu belakangan, setelah meliat rencana kerja. Bahkan setelah opsi-opsi pembiayaan lainnya terkalkulasi.

Dr tradisi itu bisa dipahami bahwa Utang Adalah Konsekuensi Sebuah Hajatan.

Hajatan Besar RI di era Pak Jkw adalah Indonesia Emas.

Itu mekanisme pemilihan opsi utang.

Selanjutnya menilai risiko utang selalu dari kajian reapayment capacity. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pemberi utang (kreditur).

Investor itu bukan orang awam, mereka tau ekonomi, mereka bukan anti hutang, tapi mereka melihat hutangnya buat apa.

Kalo kamu hutang hanya untuk konsumsi dan subsidi, pasti panik dan lari semua tuh investor.

Jaman jokowi semua investor tahu hutangnya buat apa, itu sebabnya mereka stay bahkan banyak juga yg datang karena percaya bakal ada perkembangan positif dari hasil infrastruktur yg dibangun tsb.

Untuk kredit perbankan (hanya sebagai ilustrasi), analisis repayment capacity meliputi 5C's (Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral).

Oleh karena itu menilai kinerja seorang leader bukan dari besaran utang tetapi dari kualitas hajatannya.

Hajatan di era Pak Jkw yang berkonsekuensi menambah Utang, a.l.

1. Infrastruktur.

Infrastrukur untuk proyek-proyek feasible dikerjamakan dengan investor, sedangan di kawasan non-feasible negara arus hadir.

2. Akuisisi saham mayoritas PT FPI dan beberapa perusahaan asing lainnya yang bergerak di bidang pertambangan.

3. Pembiayaan proyek-proyek hilirisasi.

4. Penanganan kesehatan rakyat gegara pandemi covid 19.

Sayang saja hampir semua pengamat lebih gemar menilai utang dari besarannya tanpa mengulas problematikanya.

Jika lembaga dunia sekalber Bloomberg menilai besaran utang sebagai prestasi tentu yang dipilih bukan Pak Jkw melainkan pemimpin negara-negara yang peningkatan utangnya lebih tinggi.

Itu kritikan pertama saya.

Yang kedua, kenapa harus dibandingkan dengan Davos?

Apakah ada testimoni bahwa mantan presiden harus bertandard petinggi Davos?.