Korupsi Tanggerang Selatan

Saya warga Malang, namun emosi saya meledak-ledak mengetahui temuan Leony. Saya berharap mahasiswa ojol dan para pegiat media sosial bisa bersatu memberi pelajaran kepada para pejabat Tangsel yang membuat anggaran sangat brutal dalam menindas rakyat. 



Anggaran belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024, yang kini viral berkat sorotan Leony Vitria, bukanlah sekadar angka-angka mati dalam dokumen. Ia adalah cerminan dari hati nurani dan prioritas para pejabatnya. Dan sayangnya, apa yang terlihat di sini sangatlah mengejutkan—dan menyakitkan.


Bagaimana mungkin akal sehat bisa menerima anggaran makanan dan minuman rapat sebesar Rp60 miliar, sementara anggaran untuk bantuan sosial hanya Rp136 juta? Perbandingan ini bukan sekadar ketimpangan, melainkan sebuah penghinaan terhadap jutaan rakyat Tangsel yang masih berjuang. Dengan anggaran bansos yang minim itu, setiap keluarga miskin hanya bisa mendapatkan dana yang setara sebungkus mi instan. Sementara itu, di meja-meja rapat pejabat, hidangan disajikan bak prasmanan pesta.


Prioritas ini semakin terlihat ironis ketika kita melihat anggaran alat tulis kantor (ATK) Rp38 miliar dan perjalanan dinas Rp117 miliar. Angka-angka ini bukan untuk membangun infrastruktur vital atau meningkatkan kualitas layanan publik, melainkan untuk mendukung kemewahan birokrasi yang gemuk. Apa yang lebih penting? Jalan yang mulus dan bebas banjir, atau pulpen dan kertas yang tak habis-habisnya di ruang kerja ber-AC?


Tentu, pejabat akan berdalih bahwa semua ini sudah sesuai prosedur. Tapi mari kita luruskan—prosedur tidak pernah bisa menutupi hati nurani yang tumpul. Anggaran harusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk memanjakan segelintir pejabat. Data yang ada sudah sangat gamblang menunjukkan bahwa anggaran Tangsel 2024 adalah anggaran yang pro-pejabat, bukan pro-rakyat.


Rakyat tidak meminta yang muluk-muluk. Kami hanya meminta anggaran yang lebih manusiawi, yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bukankah sudah saatnya para pejabat Tangsel turun dari menara gading mereka dan melihat kenyataan? Alihkan anggaran makanan dan perjalanan itu untuk membangun puskesmas, memperbaiki sekolah, atau menggratiskan obat-obatan. Rakyat sudah terlalu lama menunggu. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangunkan. Sudah saatnya anggaran menjadi cerminan empati, bukan kemewahan.


Jangan salahkan rakyat, jika hanya bisa berteriak "Nepalkan".

Komentar